Hasyim: Waspadai Gerilya Kelompok Ateis
Rabu, 17 Februari 2010 16:52 Artikel
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang juga presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) mengingatkan umat beragama untuk mencermati dan mewaspadai gerilya ideologis dan politis yang dilancarkan kelompok berpaham ateis.
"Belakangan ini, kelompok tersebut sedang mengganggu kerukunan umat beragama dengan `mengendarai` isu demokrasi dan HAM yang dinilainya over dosis karena menggambarkan penodaan agama sebagai kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah kebebasan untuk tidak beragama," katanya di Jakarta, Selasa.
"Belakangan ini, kelompok tersebut sedang mengganggu kerukunan umat beragama dengan `mengendarai` isu demokrasi dan HAM yang dinilainya over dosis karena menggambarkan penodaan agama sebagai kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah kebebasan untuk tidak beragama," katanya di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, katanya, masing-masing umat beragama hendaknya kembali menekuni nilai luhur agama yang dianutnya dalam spirit substansial yang dirangkai dalam toleransi kebhinnekaan dan ke-Indonesiaan.
Ia mengatakan pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965 juncto UU Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama berpotensi merusak kerukunan umat beragama yang telah dibangun dengan susah payah di Indonesia.
"Tidak ada yang untung dengan pencabutan tersebut, kecuali ateisme," katanya.
Menurut dia, pluralisme haruslah dipahami sebagai pluralisme sosiologis, bukan pluralisme teologis, karena mereka memiliki keyakinan banyak (polyreligi) hakekatnya adalah tiada beragama (areligi).
Hasyim sepakat negara tidak boleh campur tangan terhadap agama, namun dalam pengertian campur tangan terhadap ajaran kognitif suatu agama, karena memang bukan domainnya.
Sementara peran negara dalam menjaga keselamatan umat beragama yang juga warga negara jelas bukan intervensi karena merupakan kewajiban asasi negara terhadap warga negaranya.
"Sebagai nasionalis tentu kita tidak boleh menegasikan atau menafikan kewajiban negara ke warga negaranya hanya karena kita telah memindahkan orientasi kita ke negara lain," katanya. (Ant)
Ia mengatakan pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965 juncto UU Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama berpotensi merusak kerukunan umat beragama yang telah dibangun dengan susah payah di Indonesia.
"Tidak ada yang untung dengan pencabutan tersebut, kecuali ateisme," katanya.
Menurut dia, pluralisme haruslah dipahami sebagai pluralisme sosiologis, bukan pluralisme teologis, karena mereka memiliki keyakinan banyak (polyreligi) hakekatnya adalah tiada beragama (areligi).
Hasyim sepakat negara tidak boleh campur tangan terhadap agama, namun dalam pengertian campur tangan terhadap ajaran kognitif suatu agama, karena memang bukan domainnya.
Sementara peran negara dalam menjaga keselamatan umat beragama yang juga warga negara jelas bukan intervensi karena merupakan kewajiban asasi negara terhadap warga negaranya.
"Sebagai nasionalis tentu kita tidak boleh menegasikan atau menafikan kewajiban negara ke warga negaranya hanya karena kita telah memindahkan orientasi kita ke negara lain," katanya. (Ant)
Komentar
Posting Komentar